Rambu lalu lintas dan penjelasannya
Rambu
lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf,
angka, kalimat dan/atau perpaduan diantaranya,yang digunakan untuk memberikan
peringatan, larangan,perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan. Agar rambu
dapat terlihat baik siang maupun malam
atau pada waktu hujan maka bahan harus terbuat dari material retro-reflektif.
1. Rambu peringatan
Rambu ini berisi peringatan bagi para pengguna jalan
bahwa di depannya ada sesuatu yang berbahaya. rambu ini di desain dengan latar
kuning dan gambar atau tulisan berwarna hitam
2. Rambu Larangan
rambu ini berisi larangan-larangan yang tidak boleh
dilakukan oleh pengguna jalan. rambu ini di desain dengan latar putih dan warna
gambar atau tulisan merah dan hitam.
Rambu ini
berisi perintah yang harus dilakukan oleh pengguna jalan. Rambu perintah
didesain dengan bentuk bundar berwarna biru dengan gambar putih dan merah
Rambu yang menunjukkan sesuatu/arah/tujuan.
Selain Rambu-rambu lalu lintas, juga ada rambu bahaya k3, Larangan, kewajiban dan sarana umum.
Sebenarnya masih banyak lagi rambu-rambu yang ada, berikut beberapa rambu-rambu k3.
RAMBU K3 : KUMPULAN RAMBU BAHAYA K3 (SAFETY SIGN)
RAMBU K3 : KUMPULAN RAMBU LARANGAN K3 (SAFETY SIGN)
RAMBU K3 : KUMPULAN RAMBU LARANGAN K3 (SAFETY SIGN)
RAMBU K3 : KUMPULAN RAMBU SARANA UMUM PUBLIK K3 (SAFETY SIGN)
KUMPULAN PERUNDANG-UNDANGAN K3 (KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA) PDF ONLINE DOWNLOAD
Perundang-undangan K3 ialah salah satu alat kerja yang sangat penting bagi para Ahli K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) guna menerapkan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Tempat Kerja.
Berikut merupakan kumpulan perundang-undangan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Republik Indonesia yang memuat isi sebagai berikut antara lain :
Undang-Undang K3
1. Undang-Undang Uap Tahun 1930 (Stoom Ordonnantie).
2. Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
3. Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 203 tentang
Ketenagakerjaan.
Peraturan Pemerintah terkait
K3 :
1. Peraturan Uap Tahun 1930 (Stoom Verordening).
2. Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas
Peredaran, Penyimpanan dan Peredaran Pestisida.
3. peraturan Pemerintah No 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan
Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan.
4. Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 1979 tentang keselamatan
Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi.
Peraturan Menteri terkait K3 :
1. Permenakertranskop RI No 1 Tahun 1976 tentang Kewajiban
Latihan Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan.
2. Permenakertrans RI No 1 Tahun 1978 tentang Keselamatan dan
Kesehatan Kerja dalam Pengangkutan dan Penebangan Kayu.
3. Permenakertrans RI No 3 Tahun 1978 tentang Penunjukan dan
Wewenang Serta Kewajiban Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan
Ahli Keselamatan Kerja.
4. Permenakertrans RI No 1 Tahun 19879 tentang Kewajiban Latihan
Hygienen Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi Tenaga Paramedis
Perusahaan.
5. Permenakertrans RI No 1 Tahun 1980 tentang Keselamatan Kerja
pada Konstruksi Bangunan.
6. Permenakertrans RI No 2 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan
Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.
7. Permenakertrans RI No 4 Tahun 1980 tentang Syarat-syarat
Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan.
8. Permenakertrans RI No 1 Tahun 1981 tentang Kewajiban Melapor
Penyakit Akibat Kerja.
9. Permenakertrans RI No 1 Tahun 1982 tentang Bejana Tekan.
10. Permenakertrans RI No 2 Tahun 1982 tentang Kualifikasi Juru
Las.
11. Permenakertrans RI No 3 Tahun 1982 tentang Pelayanan
Kesehatan Tenaga Kerja.
12. Permenaker RI No 2 Tahun 1983 tentang Instalasi Alarm
Kebakaran Otomatis.
13. Permenaker RI No 3 Tahun 1985 tentang Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Pemakaian Asbes.
14. Permenaker RI No 4 Tahun 1985 tentang Pesawat Tenaga dan
Produksi.
15. Permenaker RI No 5 Tahun 1985 tentang Pesawat Angkat dan
Angkut.
16. Permenaker RI No 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan
Kerja.
17. Permenaker RI No 1 Tahun 1988 tentang Kualifikasi dan
Syarat-syarat Operator Pesawat Uap.
18. Permenaker RI No 1 Tahun 1989 tentang Kualifikasi dan
Syarat-syarat Operator Keran Angkat.
19. Permenaker RI No 2 Tahun 1989 tentang Pengawasan
Instalasi-instalasi Penyalur Petir.
20. Permenaker RI No 2 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penunjukan,
Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
21. Permenaker RI No 4 Tahun 1995 tentang Perusahaan Jasa
Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
22. Permenaker RI No 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
23. Permenaker RI No 1 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan
Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja dengan Manfaat Lebih Dari Paket
Jaminan Pemeliharaan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
24. Permenaker RI No 3 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan
Pemeriksaan Kecelakaan.
25. Permenaker RI No 4 Tahun 1998 tentang Pengangkatan,
Pemberhentian dan tata Kerja Dokter Penasehat.
26. Permenaker RI No 3 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lift untuk Pengangkutan Orang dan Barang.
Keputusan Menteri terkait K3 :
1. Kepmenaker RI No 155 Tahun 1984 tentang Penyempurnaan
keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep 125/MEN/82 Tentang
Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Nasional, Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Wilayah dan Panitia Pembina
Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
2. Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan
Umum RI No 174 Tahun 1986 No 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan
Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi.
3. Kepmenaker RI No 1135 Tahun 1987 tentang Bendera keselamatan
dan Kesehatan Kerja.
4. Kepmenaker RI No 333 Tahun 1989 tentang Diagnosis dan
Pelaporan Penyakit Akibat Kerja.
5. Kepmenaker RI No 245 Tahun 1990 tentang Hari Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Nasional.
6. Kepmenaker RI No 51 Tahun 1999 tentang Nilai Ambang Batas
Faktor Fisika di Tempat Kerja.
7. Kepmenaker RI No 186 Tahun 1999 tentang Unit Penanggulangan
Kebakaran di Tempat Kerja.
8. Kepmenaker RI No 197 Thun 1999 tentang Pengendalian Bahan
Kimia Berbahaya.
9. Kepmenakertrans RI No 75 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan
Standar Nasional Indonesia (SNI) No SNI-04-0225-2000 Mengenai Persyaratan Umum
Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) di Tempat Kerja.
10. Kepmenakertrans RI No 235 Tahun 2003 tentang Jenis-jenis
Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.
11. Kepmenakertrnas RI No 68 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan
Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja.
Instruksi Menteri terkait K3 :
1. Instruksi Menteri Tenaga Kerja No 11 Tahun 1997 tentang
Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran.
Surat Edaran dan Keputusan
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan terkait K3 :
1. Surat keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja RI No 84
Tahun 1998 tentang Cara Pengisian Formulir Laporan dan Analisis Statistik
Kecelakaan.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan
Pengawasan Ketenagakerjaan No 407 Tahun 1999 tentang Persyaratan, Penunjukan,
Hak dan Kewajiban Teknisi Lift.
3. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan
Pengawasan Ketenagakerjaan No 311 Tahun 2002 tentang Sertifikasi Kompetensi
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Teknisi Listrik.
0 komentar:
Posting Komentar